Metropolitan

Perlindungan Jasa Keuangan di Hong Kong Lebih Baik dari Indonesia YLKI

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mempertanyakan perlindungan konsumen pinjaman fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sudaryatmo menilai perlindungan jasa keuangan di Hong Kong lebih baik dari Indonesia. Faktanya, sambung dia, data pengaduan konsumen pada sektor jasa keuangan di Hong Kong pada 2018 hanya 2 persen. Angka itu berbanding terbalik di mana pengaduan konsumen jasa keuangan di Indonesia sebesar 40 persen. "Jika dilihat, artinya perlindungan jasa keuangan di Hong Kong lebih baik dari pada yang ada di Indonesia untuk saat ini," ucap Sudaryatmo.

Besarnya pengaduan ini, menurut Sudaryatmo, dikarenakan industri fintech yang berkembang lebih cepat dari regulasi yang ada, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fintech ilegal dan legal. "Dalam regulasinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan fintech hanya mengakses microphone, foto, dan lokasi saja. Tetapi faktanya cara kerjanya fintech ilegal dan legal ternyata sama," ujar Sudaryatmo. Ia menambahkan, hal ini menjadi tantangan bagi OJK yang tidak mudah dalam perlindungan konsumen. Karena fintech yang terdaftar dan berizin belum tentu ada perlindungan, apalagi yang ilegal.

Sementara itu Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Tongam Lumban Tobing menyebutkan, hal yang menjadi masalah bagi OJK menangani fintech ilegal, dikarenakan fintech ini menggunakan server luar negeri yang sulit diketahui keberadaannya. "Saat ini kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dengan melakukan pemblokiran terhadap fintech dengan status ilegal. Mulai dari aplikasinya dan website," ucap Tongam. Tongam mengatakan, selain bekerjasama dengan Kemenkominfo, OJK juga bekerja sama dengan google agar dapat mendektsi fintech ilegal lebih dini.

Untuk fintech ilegal yang memiliki server di luar negeri OJK melaporkan kasus terkait kepada pihak kepolisisan, karena OJK sendiri hanya bertugas untuk memutus akses masyarakat terhadap fintech ilegal. "OJK saat ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai fintech ilegal, dan melakukan pemblokiran aplikasi serta memberikan himbauan kepada perbankan agar tidak melakukan kerja sama dengan fintech ilegal," kata Tongam. "OJK juga juga sudah mengeluarkan Perturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016, untuk menata fintech landing," lanjutnya.

Meski OJK sudah mengeluarkan (POJK) nomor 77 tahun 2016. Tetapi saat ini masih ada fintech yang belum menunjukkan nomor registrasi izin dari OJK, beberapa aplikasi fintech hanya sekedar menuliskan bahwa aplikasi ini diawasi oleh lembaga OJK. Pada aplikasi Google Play Store, hanya aplikasi JULO yang menunjukan nomor registrasi izin dari OJK.

Berita Terkait

Penggusuran di Bekasi Sempat Ricuh, Warga Duga Ada Diskriminasi

Syiran Uchie

Malam Ini, Endank Soekamti dan Tipe X akan Beraksi di Panggung Terapung Ancol

Syiran Uchie

Anjing Milik Bima Aryo Gigit ART hingga Tewas, Korban Kehilangan Setengah Darah dalam Tubuh

Syiran Uchie

Lebih Mahal Dibanding Rumah Dinas Gubernur 61 Miliar Biaya Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Rp 3

Syiran Uchie

Unggahan Annisa Pohan Mantu SBY Soal ‘Lapangkan Hati’ Jadi Sorotan AHY Tak Masuk Kabinet Jokowi

Syiran Uchie

HUT Ke 30 Gereja St. Lukas Paroki Sunter Ramai Dikunjungi Masyarakat Sekitar

Syiran Uchie

Polri Akan Cek Psikologis dan Urine Polisi yang Tembak Mati Rekannya di Depok

Syiran Uchie

Viral Video Pria Bopong Jenazah Bocah Ditolak Pakai Ambulans Bukan Ayah, Walkot Tangerang Minta Maaf

Syiran Uchie

Berikut Kronologi Kejadiannya Bocah 6 Tahun di Bekasi Tewas Terkunci di Dalam Mobil

Syiran Uchie

6 Juta Buruh Minta Rp 4 2 Juta Demo Tolak Kenaikan Upah Minimum DKI Jakarta jadi Rp 4

Syiran Uchie

Viral Penampungan Anjing Ilegal Hasil Curian di Jaksel, Berkedok Kios Rokok, Daging Diperjualbelikan

Syiran Uchie

Dua Mobil Tangki Pertamina Dibajak, Dilarikan Menuju Istana

Syiran Uchie

Leave a Comment