Metropolitan

Perlindungan Jasa Keuangan di Hong Kong Lebih Baik dari Indonesia YLKI

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mempertanyakan perlindungan konsumen pinjaman fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sudaryatmo menilai perlindungan jasa keuangan di Hong Kong lebih baik dari Indonesia. Faktanya, sambung dia, data pengaduan konsumen pada sektor jasa keuangan di Hong Kong pada 2018 hanya 2 persen. Angka itu berbanding terbalik di mana pengaduan konsumen jasa keuangan di Indonesia sebesar 40 persen. "Jika dilihat, artinya perlindungan jasa keuangan di Hong Kong lebih baik dari pada yang ada di Indonesia untuk saat ini," ucap Sudaryatmo.

Besarnya pengaduan ini, menurut Sudaryatmo, dikarenakan industri fintech yang berkembang lebih cepat dari regulasi yang ada, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fintech ilegal dan legal. "Dalam regulasinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan fintech hanya mengakses microphone, foto, dan lokasi saja. Tetapi faktanya cara kerjanya fintech ilegal dan legal ternyata sama," ujar Sudaryatmo. Ia menambahkan, hal ini menjadi tantangan bagi OJK yang tidak mudah dalam perlindungan konsumen. Karena fintech yang terdaftar dan berizin belum tentu ada perlindungan, apalagi yang ilegal.

Sementara itu Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Tongam Lumban Tobing menyebutkan, hal yang menjadi masalah bagi OJK menangani fintech ilegal, dikarenakan fintech ini menggunakan server luar negeri yang sulit diketahui keberadaannya. "Saat ini kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dengan melakukan pemblokiran terhadap fintech dengan status ilegal. Mulai dari aplikasinya dan website," ucap Tongam. Tongam mengatakan, selain bekerjasama dengan Kemenkominfo, OJK juga bekerja sama dengan google agar dapat mendektsi fintech ilegal lebih dini.

Untuk fintech ilegal yang memiliki server di luar negeri OJK melaporkan kasus terkait kepada pihak kepolisisan, karena OJK sendiri hanya bertugas untuk memutus akses masyarakat terhadap fintech ilegal. "OJK saat ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai fintech ilegal, dan melakukan pemblokiran aplikasi serta memberikan himbauan kepada perbankan agar tidak melakukan kerja sama dengan fintech ilegal," kata Tongam. "OJK juga juga sudah mengeluarkan Perturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016, untuk menata fintech landing," lanjutnya.

Meski OJK sudah mengeluarkan (POJK) nomor 77 tahun 2016. Tetapi saat ini masih ada fintech yang belum menunjukkan nomor registrasi izin dari OJK, beberapa aplikasi fintech hanya sekedar menuliskan bahwa aplikasi ini diawasi oleh lembaga OJK. Pada aplikasi Google Play Store, hanya aplikasi JULO yang menunjukan nomor registrasi izin dari OJK.

Berita Terkait

Pengungsi Asal Afghanistan dan Somalia Terlibat Keributan di Lokasi Pengungsian Jakarta Barat

Syiran Uchie

Polri Akan Cek Psikologis dan Urine Polisi yang Tembak Mati Rekannya di Depok

Syiran Uchie

Sosok Ani Yudhoyono di Mata Budi Karya: Ibu yang Aktif dan Perhatian ke Masyarakat

Syiran Uchie

Seorang Warga di Jakarta Timur Meninggal Akibat DBD

Syiran Uchie

Berikut Kronologi Kejadiannya Bocah 6 Tahun di Bekasi Tewas Terkunci di Dalam Mobil

Syiran Uchie

Satu Tewas Tabrakan Beruntun Libatkan Truk di Pasar Gembrong

Syiran Uchie

Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar KPU

Syiran Uchie

Akses Ke Bandara Soekarno Hatta Via Jalan Perimeter Utara Lumpuh Total, Warga Kembali Blokade

Syiran Uchie

Polisi Tangkap Sopir Truk Bata yang Tabrak Truk Sampah di Jalan Gatot Subroto

Syiran Uchie

5 juta dari Hasil Mengemis di Ibukota Pria Tua yang Punya Uang Rp 194 Pengakuan Mukhlis

Syiran Uchie

Presiden Gak Berisik Pengakuan si Perekam Video Viral Mobil Jokowi Terjebak Macet

Syiran Uchie

Usai Gunakan Hak Pilihnya, Anies Baswedan Mau keliling DKI Pantau Situasi saat Pencoblosan

Syiran Uchie

Leave a Comment